Tapanuli Utara, Sumatera Utara — Kapolri memimpin rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara di Pos Pendukung Nasional Sumut pada Sabtu, 29 November 2025. Rapat yang dihadiri langsung dan secara virtual oleh Kepala Basarnas Sumut, Kepala BPBD Sumut, serta jajaran Kapolda tersebut bertujuan memetakan penanganan darurat atas bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan seluruh unsur terkait secara terpadu. “Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.
Beberapa langkah strategis yang diputuskan antara lain adalah mobilisasi logistik via udara dan darat, pendirian posko penyelamatan dan pelayanan darurat, pembentukan dapur lapangan dan layanan medis. Selain itu, sistem rayonisasi diaktifkan kembali untuk memastikan kesiapan personel di setiap wilayah terdampak.
“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” kata Kapolri.
Kapolda Sumut melaporkan terdapat 503 kejadian bencana sejak 24 November 2025, dengan sejumlah wilayah masih terisolir, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk menjangkau 70 titik terisolir tersebut, helikopter dan truk logistik sudah dikerahkan.
“Sebanyak 19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 Satuan Pengamanan Perbatasan Gugus (SPPG) dialihkan guna mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Kapolda.
Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, menjaga agar jalur komunikasi tetap aktif, serta mendata wilayah yang masih terisolasi. Koordinasi juga terus dijalin dengan TNI, BPBD, dan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke daerah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.
Kapolri menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan semua warga terdampak mendapatkan bantuan tepat waktu. Sinergitas lintas sektor diharapkan mempercepat distribusi bantuan, penanganan korban, dan pemulihan pascabencana. Masyarakat juga terus diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang.
