Dalam upaya modernisasi institusi publik, transformasi digital telah menjadi kebutuhan esensial bagi Polri, khususnya Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang dipimpin oleh Irjen Pol Agus Suryo Nugroho.
Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah strategis tersebut merupakan bagian dari agenda besar Polri yakni transformasi persisi yang mengedepankan pendekatan prediktif, responsibel, dan berkeadilan, yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan kemajuan teknologi informasi.
Salah satu implementasi penting adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sistem digital yang menandai reformasi penegakan hukum di bidang lalu lintas. ETLE mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meminimalisir praktik non-prosedural seperti pungutan liar.
Sistem ini berfungsi bukan hanya sebagai alat perekam pelanggaran, tetapi juga mekanisme hukum berbasis data yang memastikan penindakan yang objektif, efisien, dan bebas intervensi. Inovasi tersebut mencerminkan perubahan paradigma menuju sistem penegakan hukum yang berorientasi pada integritas institusi dan keadilan prosedural.
Selain ETLE, Kakorlantas juga tengah mengembangkan Integrated Road Safety and Data Communication Center (ISDC), pusat kendali lalu lintas yang mengintegrasikan data nasional.
ISDC memungkinkan analisis prediktif terhadap potensi kemacetan, kecelakaan, serta pola pergerakan kendaraan. Pendekatan berbasis big data ini menempatkan Polri di posisi terdepan dalam manajemen keselamatan jalan di Asia Tenggara.
Modernisasi layanan lalu lintas juga mencakup digitalisasi berbagai dokumen penting seperti SIM, STNK, dan BPKB. Kebijakan ini menegaskan arah Polri dalam membangun tata kelola layanan publik yang profesional, bebas pungutan liar, dan memprioritaskan kepuasan masyarakat.
Secara akademik, kebijakan yang diterapkan terkait transformasi digital ini merupakan model institusional yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Dengan demikian, strategi transformasi layanan publik yang dijalankan Korps Lalu Lintas tidak hanya menegaskan komitmen etis dalam mewujudkan demokrasi yang sehat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Langkah ini mengarah pada terciptanya sistem pelayanan lalu lintas yang lebih tertib, modern, dan berstandar global, sejalan dengan cita-cita transformasi persisi untuk Indonesia yang lebih baik.
