Jakarta – Divisi Humas Polri menghadiri pembukaan Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025). Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas badan publik di era digital.
Pameran dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, yang juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan pameran pertama mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global.” Donny menegaskan, “Keterbukaan informasi adalah nafas kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan ini, publik dapat melihat inovasi badan publik dalam menyebarkan informasi secara transparan dan akuntabel.”
Kegiatan dihadiri oleh Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri, KBP Komang Suartana, bersama Pamin Subbag Dokliput Bag Proddok Biro PID Divhumas Polri, IPDA Wobsi Prawira. Selain itu, turut hadir perwakilan dari 48 kementerian, 47 lembaga negara, 29 lembaga non-struktural, 38 pemerintah provinsi, 63 BUMN, 150 perguruan tinggi negeri, dan sembilan partai politik.
Donny juga menyampaikan bahwa pameran ini menjadi wadah kolaborasi antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat untuk memperkuat partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Digital, Dr. Ismail, menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai pendorong keterbukaan informasi di era modern. “KIP harus mampu menjamin keterbukaan informasi menjadi praktik nyata, bukan sekadar jargon. Dari keterbukaan lahir kepercayaan, kemandirian, dan daya saing global,” ujarnya.
Ismail menambahkan bahwa kebijakan Asta Cita Presiden menempatkan digitalisasi sebagai fondasi pembangunan nasional melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan layanan publik yang efisien dan transparan.
Gubernur Lemhannas, H. TB. Ace Hasan Syadzily, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kebutuhan mutlak di tengah disrupsi teknologi global. “Teknologi kini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membentuk opini publik. Karena itu, literasi digital kebangsaan dan filterisasi informasi menjadi sangat penting,” ujar Ace.
Lebih lanjut, Ace memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru terkait penyebaran hoaks, sehingga setiap badan publik harus adaptif dan inovatif dalam menjaga transparansi dan akurasi informasi.
Pameran ini diikuti oleh puluhan kementerian dan lembaga, menjadi ruang sinergi guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya keterbukaan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat global.
