Jakarta – Menghadapi tantangan keamanan di ruang siber yang kian kompleks, pentingnya sinergi antar stakeholder untuk mengoptimalkan keamanan tersebut menjadi sebuah keharusan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam perannya sebagai keynote speaker pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT), telah menekankan urgensi kolaborasi ini.
Program mentoring yang digagas dan dilaksanakan di Auditorium Yunus Husein, Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, turut menjadi wadah pemersatu berbagai lembaga dan organisasi dalam memerangi kriminalitas siber. Tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga sebagai momentum untuk menyamakan persepsi dan aksi dalam pencegahan cyber crime.
“Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” ungkap Sigit.
Dalam usaha memperkuat keamanan ruang siber, ada begitu banyak aspek yang harus dijaga. Mulai dari promosi keamaman digital, strategi keamanan internet yang inovatif, perlindungan data pribadi online, hingga kerjasama antara penegakan hukum dan lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi elektronik.
“Pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber,” kata Kapolri, merupakan area yang diperkuat melalui program mentoring ini. Kolaborasi penegakan hukum menjadi kunci dalam memerangi kejahatan yang berbasis teknologi ini, terutama di era digital saat ini.
Kapolri juga menyatakan bahwa keamanan di ruang siber bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum semata, melainkan melibatkan banyak pihak. “Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tegasnya.
Eksistensi ruang siber yang aman bukan saja melindungi masyarakat dari kejahatan online, namun juga menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Kapolri menambahkan, pentingnya edukasi dan peningkatan literasi digital untuk menghindarkan masyarakat dari menjadi korban penipuan serta judi online.
“Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” pungkas Sigit.
Sejalan dengan visi perlindungan komprehensif, implikasi dari kolaborasi ini mencakup berbagai spektrum. Dimulai dari kebijakan privasi siber yang robust, kebijakan anti pencucian uang, hingga regulasi transaksi bank elektronik yang stringen – semua ini merupakan bentuk dukungan sistematis dalam mempertahankan dan mengoptimalkan keamanan ruang siber. Dengan pendekatan sinergis, diharapkan stabilitas dan keamanan ruang siber nasional dapat terjaga, sehingga kontribusi terhadap kemakmuran dan dinamika ekonomi nasional dapat terjaga dalam jangka panjang.
