Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Direktorat Polairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Universitas Sriwijaya dalam mengolah eceng gondok menjadi pupuk organik. Menurutnya, langkah ini bukan hanya inovasi semata, melainkan solusi ramah lingkungan yang dapat menjadi alternatif pupuk murah bagi petani di seluruh Indonesia.
Rajiv menyatakan, “Saya mengapresiasi inovasi pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk organik yang dilakukan Ditpolairud Polda Sumsel, dengan menggandeng Universitas Sriwijaya dalam menguji temuan tersebut.”
Lebih lanjut, Rajiv mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk kimia untuk satu hektar tanaman jagung dapat mencapai Rp5,9 juta. Dengan pupuk organik berbahan eceng gondok, petani bisa menghemat hingga 86 persen atau sekitar Rp5,127 juta per hektar. Selain pupuk padat, eceng gondok juga diolah menjadi pupuk amino cair yang berbahan batang dan daun dengan biaya produksi sekitar Rp300 per liter atau Rp648 ribu untuk kebutuhan satu hektar selama tiga bulan.
Rajiv menegaskan bahwa inovasi ini membuktikan bahwa gulma air yang selama ini sering dianggap sebagai masalah memiliki kandungan hara yang bermanfaat untuk tanaman seperti jagung, cabai, dan padi. “Dengan pendekatan ini, eceng gondok bukan lagi masalah, tapi potensi. Ini bisa direplikasi secara nasional, karena inovasi luar biasa dan langkah konkret untuk mendukung pertanian ramah lingkungan,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.
Selain itu, Rajiv mendorong Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung program berbasis inovasi lokal seperti yang telah dilakukan Polairud Sumsel. Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI siap mengawal agar program tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami di Komisi IV DPR RI siap mengawal agar terobosan seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai program sebaik ini hanya berhenti di Sumsel. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah di Indonesia,” tegas Rajiv.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini juga menekankan bahwa persoalan ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab kementerian teknis, melainkan tugas lintas sektor. Peran Polri, khususnya Polairud, dinilai sangat penting dalam mendukung program strategis nasional melalui pendekatan non-tradisional.
“Polairud menunjukkan bahwa peran kepolisian bisa melampaui tugas pengamanan. Ini bentuk kontribusi langsung terhadap masa depan pertanian kita,” pungkas Rajiv.
