Jakarta – Seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi di era modern, Polisi Wanita (Polwan) Indonesia kini mendapat sorotan khusus dalam upaya strategis memerangi dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan, terungkaplah peran vital dan inovasi kebijakan yang diharapkan dapat menggalang kekuatan baru dalam upaya penanganan kasus human trafficking yang mengkhawatirkan.
Staff Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, menyatakan bahwa penanganan TPPO sudah sepatutnya menjadi fokus utama, mengingat peningkatan kasus yang terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (Dir PPA) serta TPPO dinilai sebagai langkah progresif Polri dalam menghadapi problematika tersebut.
“Sistemnya tentu harus dilanjutkan kebijakan ini ke depan nanti dan dikembangkan lebih maju,” ungkap Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, dalam sarasehan yang menghormati devosi Polwan. Penegasan ini menandakan komitmen Polri dalam merespons kompleksitas isu perdagangan manusia dengan tindakan konkrit.
Polwan sebagai garda terdepan memerlukan peningkatan kompetensi khusus untuk melawan TPPO. Dalam hal ini, peran strategis polwan sangatlah krusial, dibarengi dengan adanya pelatihan khusus dalam penanganan perdagangan manusia yang harus diperkuat. Dikemukakan pula bahwa secara kuantitatif, kehadiran polisi wanita perlu disesuaikan, mengingat bahwa mereka saat ini mencakup 30% dari total kekuatan polisi. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas yang berat ini memerlukan representasi yang lebih tinggi lagi untuk memberikan efek yang berarti.
Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo juga memaparkan tentang potensi terobosan baru dalam peningkatan kapasitas dan standar Polwan, “Kemudian membangun kapasitas menuju world class women police ini juga harus dibangun, seperti apa membangun world class police dalam prespektif kami.” Beberapa ide yang tercetus tidak hanya sebatas peningkatan kompetensi polwan dalam pencegahan TPPO, tetapi juga pembentukan akademi kepolisian khusus polisi wanita yang terpisah dari akademi polisi yang sudah ada.
Di akademi yang diproyeksikan ini, akan ada kurikulum khusus, tenaga pengajar yang memiliki keahlian tertentu, serta pendekatan dan metode pelatihan yang berorientasi pada penanganan kasus PPA dan TPPO. Ini adalah suatu lompatan yang diharapkan bisa menghasilkan polisi wanita kelas dunia yang dapat menjadi rujukan di tingkat internasional. “Jadi ini bisa dilanjutkan dalam naskah akademik mengembangkan sekolah polwan yang ada menjadi akademik kepolisian polwan dan mudah mudahan menjadi yang pertama di Asia atau di dunia,” terang Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo.
Peran Kemenko Polhukam dalam TPPO termasuk pendukung kebijakan dan kerangka kerja yang kuat dalam penerapan strategi polwan melawan TPPO. Komitmen ini adalah wujud nyata dari upaya negara dalam mengeliminasi kejahatan yang mengancam kemanusiaan dan merendahkan martabat hidup. Langkah ambisius ini dinilai sebagai catatan penting dalam evolusi fungsi dan peran Polwan sebagai benteng pengamanan sosial dan keadilan.
Peranan Polwan telah berkembang, tidak lagi sekedar simbol kesetaraan gender dalam penegak hukum, tetapi sebagai pilar penting dalam strategi nasional melindungi warga negara dari kejahatan transnasional dan domestik. Usaha kolaboratif dan terkoordinasi antara berbagai pihak akan menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan langkah-langkah baru tersebut, sehingga bisa diharapkan ke depan, dengan strategi dan kebijakan yang inovatif dan mesukseskan, Polwan akan menjadi kekuatan utama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
