Jakarta – Sebagai respon atas berbagai keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang menimpa perempuan dan anak, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah nyata dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di bawah naungan Bareskrim Polri dan Reserse Siber.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan gerak cepat dan perhatian dari Kapolri, tetapi juga komitmen lembaga tersebut dalam meningkatkan penegakan keadilan dan perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia.
Pendirian Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO telah mendapatkan sambutan positif dari berbagai lembaga termasuk Komnas Perempuan. K
etua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyatakan, “Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah.”
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberikan penghargaan atas inisiatif tersebut. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan, “KPAI memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri yang telah melakukan perkuatan melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO. Bahkan, Kapolri telah menunjuk Brigjen Pol. Dessy Andriani dan KBP. Enggar Pareanom sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada direktorat tersebut.”
Menurut KPAI, ini adalah langkah penting yang menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, dan sebagai bukti nyata dukungan polri terhadap pengarusutamaan gender.
Sejalan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, keamanan siber di Indonesia juga menjadi perhatian khusus. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai positif terkait pembentukan Direktorat Reserse Siber di beberapa Polda, yang telah lama menjadi kebutuhan.
Beliau mengungkapkan, “Pembentukan direktorat siber di beberapa Polda sebenarnya sudah lama kami harapkan, bahkan sejak 2014 sudah pernah diutarakan pentingnya membentuk Ditpidsiber di beberapa Polda untuk bisa membantu penanganan kasus-kasus kejahatan siber yang semakin meningkat.”
Berfokus pada perlindungan hak perempuan dan anak serta pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, program Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Desy Andriani ini juga akan mengembangkan strategi-strategi khusus, termasuk Strategi Brigade yang dinakhodai oleh Desy Andriani sendiri, untuk melawan kejahatan yang khususnya terjadi pada anak dan perempuan. Ini juga menunjukkan respon hukum yang tegas dalam kasus kekerasan gender dan upaya penegakan keadilan gender yang lebih berpihak pada korban.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pentingnya direktorat ini sebagai komitmen Kapolri, dengan berkata, “Ini merupakan komitmen bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan dengan resmi membentuk Direktorat PPA dan PPO dan menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO.”
Restrukturisasi Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini merupakan titik terang bagi banyak kasus yang selama ini mungkin terabaikan atau tidak ditangani dengan serius. Penggabungan respon penindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak dengan strategi keamanan siber adalah langkah yang diharapkan dapat menciptakan sinergi efektif dalam menangani masalah-masalah yang semakin kompleks di era digital saat ini.
