BhayangkaraKita – Fritz Ramanday, Pimpinan Perwakilan Komnas HAM di Papua, memberikan pengakuan positif atas tiga aspek penting terkait penerimaan personil baru di lingkungan Polri oleh Polda Papua di tahun ini. Pertama-tama, beliau memberikan apresiasi atas perluasan ke berbagai sub-panitia daerah khususnya di Timika yang menurutnya memudahkan bagi pemuda Papua dalam proses melaksanakan tes masuk Polri.
Dalam wawancaranya, Fritz menekankan, “Penghargaan saya peruntukkan bagi Polda Papua yang pada tahun ini telah memperkenalkan sub-panitia daerah di Timika serta Jayapura. Hal ini merupakan langkah konkret yang memfasilitasi para pemuda Papua untuk mengikuti seleksi,” ujarnya pada hari Senin (20/5/2024).
Tidak berhenti di situ, kebijakan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengenai penyesuaian usia calon peserta menjadi maksimal 25 tahun dari sebelumnya 21 tahun juga mendapat pengakuan dari Fritz. Ia percaya, penyesuaian batas usia tersebut memperluas peluang bagi anak-anak muda di Papua untuk mengejar karir di kepolisian.
Menyinggung usia, Fritz menambahkan, “Berubahnya usia rekrutmen menjadi maksimal 25 tahun adalah sebuah langkah yang patut diacungi jempol khususnya bagi kaum muda Papua.”
Lebih lanjut, Fritz memberikan pujian pada alokasi sebanyak 2.000 tempat bagi calon siswa baru yang akan mendapatkan pendidikan di Polri bagi Polda Papua tahun ini. Dengan perhatian khusus, ia menyebutkan bahwa 70% dari kuota tersebut diberikan kepada individu asli Papua.
Baca Juga : PP Persis Apresiasi Langkah Kapolri Beri Penghargaan Casis Bintara Korban Begal
Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya, “Pujian tertinggi saya tujukan kepada Bapak Kapolri, Drs Listyo Sigit Prabowo, atas pemberian kuota khusus sebanyak 2.000 tempat untuk Polda Papua di tahun ini, yang merupakan bagian dari kebijakan bersifat afirmatif dan berorientasi pada perkembangan sosial-ekonomi komunitas Papua,” terang Fritz.
Fritz turut menilai bahwa segala kebijakan yang diambil tersebut mencerminkan dukungan Polri terhadap prospek kemajuan di Papua ke depan. “Saya memandang kebijakan ini sebagai manifestasi dukungan terhadap visi masa depan yang lebih cerah bagi Papua,” kata dia, menambahkan pandangannya.
Di dalam keseluruhan proses rekrutmen, Fritz mencatat keterlibatan Komnas HAM Papua sebagai pengamat dari luar institusi. Dalam hal ini, Polda Papua memberikan kebebasan penuh bagi Komnas HAM untuk mengawal proses seleksi secara menyeluruh.
“Polda Papua mengajak kami, panitia pengawas eksternal, untuk secara aktif mengontrol dan memastikan transparansi di setiap tahapan seleksi. Kami telah menandatangani MoU, tidak hanya dengan Mabes Polri tetapi juga dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Radio Republik Indonesia (RRI), dan berbagai pihak media,” ungkap Fritz secara detail.
Fritz pun mengakhiri dengan mengusulkan agar Polda Papua terus mengevaluasi dan meningkatkan inovasi dalam rekrutmen, “Saya sarankan Polda Papua untuk senantiasa melakukan evaluasi serta peningkatan pada inovasi-inovasi yang telah diterapkan, sebagai langkah persiapan untuk tahun-tahun mendatang,” tutupnya.
Baca Juga : Kesiapan Polri untuk Sukseskan World Water Forum ke-10
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler setiap hari dari kami. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media lainya.
Sumber: humas.polri.go.id
