Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ihwal pemberantasan mafia pelabuhan. Adapun Bareskrim Polri tengah menyusun petunjuk arah bagi anggota untuk menjalankan tugas.
“Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” ujar Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jumat (12/11/2021).
Agus memastikan, bahwa Polri tidak tinggal diam terkait mafia pelabuhan. Polri, lanjutnya, terus melakukan kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. “Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” kata Agus.
Diberitakan sebelumnya, Luhut merasa muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Dia pun memimta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri berani tindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” ujar Luhut dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (11/12/2021).
Luhut menjelaskan, bahwa sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien. Pemerintah, kata Luhut, saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” kata Luhut.
Sumber: IDXChannel
